Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Keuangan

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input Output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
  • Konsep
  • Metodologi
  • Tabel/Indikator
  • Publikasi
  • Tabel Dinamis

  1. Statistik keuangan negara terdiri dari:

    • Statistik keuangan pemerintah pusat.

    • Statistik keuangan pemerintah daerah tingkat I.

    • Statistik keuangan pemerintah daerah tingkat II.

    • Statistik keuangan pemerintah desa.

  2. Pemerintah pusat mencakup seluruh departemen dan institusi pusat lainnya yang kegiatannya dibiayai APBN.

  3. Pemerintah daerah tingkat I, tingkat II, dan pemerintah desa secara terpisah dibiayai oleh APBD masing-masing wilayah.

  4. Pendapatan domestik terdiri dari pendapatan sektor minyak dan gas (migas)dan sektor non-migas.

  5. Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak pendapatan, pajak perusahaan, pajak ditahan, dan pajak deviden, bunga dan royalti. Sejak semester pertama 1984/1985, pajak ini telah diagregasikan kedalam penerimaan dari pajak.

  6. Sejak semester pertama 1984/1985, istilah pajak perusahaan atas minyak telah diganti sebagai penerimaan migas.

  7. Sejak semester pertama 1984/1985, penerimaan lain dari pajak langsung telah digabung dengan penerimaan lain dari pajak tidak langsung.

  8. Sejak semester pertama 1985/1986, pajak penjualan dan pajak penjualan atas impor telah dimasukkan ke dalam pajak nilai tambah.

  9. Sejak semester pertama 1986/1987, pajak tanah telah diubah menjadi pajak bumi dan bangunan (PBB).

  10. Data keuangan yang lebih rinci dapat ditemukan di publikasi-publikasi statistik tahunan.

  11. Penawaran Uang

Sumber data mengenai penawaran uang terdapat di Bank Indonesia. Penawaran Uang terdiri dari mata uang, deposito dan Kuasi.


  • Currency comsists of legal bank notes and coins excluding cash in the Treasury and commercial banks

  • Demand deposit comprises current accounts, transfers, and mature time and saving deposits in rupiah, held by residents with monetary system.

  • Quasi money consists of time and saving deposits in rupiah and foreign currency held by resident with commercial banks.



    12. Average prices of selected foreign currencies in 27 provinces market.
Prices of selected foreign currencies statistics is compiled from the monthly survey of foreign currencies. The survey is conducted monthly since April 1998 in 27 capital cities of Provinces.

    13. Transaction and Index of Stock at Stock Exchange


    • Share Trade are registered shares at The Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) and recorded at Indonesia stock exchange, excluding shares withhold as quarantee for the issuance of PT. Danareksa Certificates.

    • The volume of shares trade is the volume of daily transaction at the Indonesia stock exchange.

    • The average volume of shares trade is the total number of shares traded divided by the number of transaction days (Monday through Friday except holiday).

     14. Neraca Pembayaran

    • Data dari Neraca Pembayaran diperoleh dari Statistik Keuangan dan Ekonomi Indonesia, dimana data tersebut dikumpulkan oleh Bank Indonesia.

    • Nilai statistik ekspor impor dalam neraca pembayaran berbeda dengan dengan nilai statistik ekspor impor yang dikumpulkan oleh BPS karena beberapa alasan berikut:

      1. Perbedaan dalam konsep yang digunakan untuk penyimpanan data.

      2. Statistik impor BPS hanya berasal dari dokumen-dokumen PIUD. Statistik impor yang disusun dari dokumen-dokumen non-PIUD Import statistics derived from non-PIUD tidak disimpan oleh BPS.

   15. Tingkat suku bunga kredit rupiah oleh sekelompok bank dan tingkat suku bunga deposito berjangka rupiah oleh sekelompok bank.

    • Tingkat suku bunga dihitung berdasakan nilai rata-rata tertimbang dan disediakan hanya untuk kredit yang tidak diprioritaskan. Tingkat suku bunga pinjaman diklasifikaikan menurut jenis-jenis bank sebagai berikut : Bank Negara, Bank Pemerinta Daerah, Bank Swasta Nasional,Bank asing dan bersama, Bank komersial.

Sektor pemerintah terdiri dari :

  1.  Pemerintah pusat yang mencakup kementrian, institusi-institusi dan organisasi tingkat pusat lainnya dimana keuangannya berasal dari anggaran pemerintah pusat

  2. Pemerintah daerah tingkat I, tingkat II dan pemerintah desa, dimana keuangannya berasal dari masing-masing anggaran yang terpisah. For the state State Own esnterpries (SOE), including partly owned by the local government, are classified as quasi corporate and excluded from the govenrment sector.


Administrasi dari keuangan negara disusun oleh Menteri keuangan. the Directorate General of budgeting which places its funds not only in demand deposits with the Central Bank, state banks and post-office, but also in cash at the Treasury Offices. The balance with Central Bank is posted as debit in the Government Account.


Tabel-tabel berikut menampilkan pendapatan dan pengeluaran pemerintah.Sumber data adalah anggaran negara, peraturan anggaran, dan amandemen anggaran negara yang merupakan laporan keuangan negara ke DPR.


Statistik keuangan pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II dikumpulkan melalui pengitungan lengkap dari pemerintah masing-masing daerah. Kasus khusus untuk pemerintah daerah tingkat II di DKI Jakarta tidak termasuk anggaran yang terpisah tetapi digabung dengan anggaran pemerintah daerah tingkat I-nya, dinamakan DKI Jakarta.


Statistik pemerintah keuangan desa dikumpulkan melalui metode sampel. Ukuran sampel sekitar 10 % dari 63,821 desa, yaitu 7,126 desa.


No. Judul Tabel Update Ket.
Realisasi Belanja Pembangunan Daerah Otonom Kota Pontianak, 2016-2017 07 Feb 2019 Statistik Sektoral
Realisasi Pendapatan Daerah Otonom Kota Pontianak, 2016-2017 07 Feb 2019 Statistik Sektoral
Realisasi Transfer dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Otonom Kota Pontianak, 2016-2017 07 Feb 2019 Statistik Sektoral
No Judul Publikasi Tanggal Rilis

Tabel Dinamis Subjek Keuangan


1. Pilih Data

[Sembunyikan]
Pilih Subyek, Indikator dan Periode Waktu
Subyek
1.2 Indikator
Indikator:
Karakteristik :
1.3 Waktu
Data Terpilih:

2. Pilih Judul Baris

[Sembunyikan]
Secara default seluruh judul baris akan terpilih

3. Pilih Tata Letak Tabel

[Sembunyikan]
Pilih tata letak untuk menampilkan hasil data
Untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data, tanggapan anda sangat kami butuhkan. Klik disini untuk menyalurkan tanggapan anda.

Badan Pusat Statistik Kota Pontianak (Statistics Pontianak)

Jl. Letjen Sutoyo no 17 Pontianak 78116, Telp (0561) 736471, Faks (0561) 761374, email : bps6171@bps.go.id

 
 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input Output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan